Aher Miliki 8 Ribu Sapi?

INILAH.COM, Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku tidak memiliki satu ekor sapi pun di Lembang Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di hulu Sungai Cikapundung. Dia merasa tudingan tersebut cenderung fitnah dan pembunuhan karakter.

Pernyataan Aher tersebut dituangkan dalam ocehan di situs mikroblogging twitter, Minggu (16/6/2013) malam. Dia menjawab klarifikasi aktivis Fadjroel Rachman dengan akun @fadjroeL. Sebelumnya Fadjroel berceloteh "gubernur punya 8.000 ekor sapi? Tanya @aheryawan utk konfirmasi spy tdk jadi fitnah."

Tak lama Aher menjawabnya. "Masya Allah, satu ekorpun saya gak punya," tulisnya.

Kepada INILAH.COM, Aher mengaku tidak akan melakukan tindakan apapun, termasuk melaporkannya kepada pihak berwajib. "Saya sudah laporkan langsung kepada Allah," sebutnya.

Isu ini ramai dibicarakan setelah terjadi debat kandidat Pilwalkot Bandung yang disiarkan salah satu televizi swasta nasional. Dalam kesempatan debat, Calon Wali Kota Ayi Vivananda yang memperoleh kesempatan membahas Sungai Cikapundung menyinggung soal kotornya sungai itu.

Menurut Ayi, salah satu penyebab Sungai Cikapundung kotor adalah sumbangan limbah peternakan sapi yang berada di hulu sungai, tepatnya di Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tak lama Calon Wali Kota Wahyudin menimpali bahwa sapi tersebut milik Gubernur. [gin]

AMANAT PAW LAHIR DARI TAHTA YANG TINGGI, JANGAN DICEDERAI

Oleh : Wargo, Simpatisan PKS
Melalui tulisan ini kami bermaksud memberi keterangan-keterangan dan pemahaman – pemahaman, sejauh pengetahuan kami dan sekemampuan pemikiran kami. Tentang dimensi dan letak putusan Syuro DPTW PKS Jawa Tengah dan DPTD PKS Kabupaten Tegal tentang PAW pada dapil 6 ( Kecamatan Kramat, Suradadi, Warureja ). Yang sampai tulisan ini disusun belum terealisasi malah hanya jadi bahan perdebatan semata.
Putusan Syuro tentang PAW tersebut mestinya sudah lama direalisasikan. Sementara amanat itu mulur direalisasikan yang seharusnya terjadi pada tanggal 27 Agustus 2011 kemarin ( hal ini sesuai dengan pernyataan Mushtofa, S.Pdi – Ketua DSD pada waktu itu- menanggapi pertanyaan tentang maksud dari kata 2 tahun beliau menjelaskan bahwa “ Dua tahun itu ya terhitung dari pelantikan DPRD (Pelantikan DPRD Kab. Tegal Tgl. 27 Agustus 2009-Red) oh Ustad mardi “ dan juga pernyataan dari Araf Hakim – Sekretaris DPD pada waktu itu – “ 2 tahun itu waktu maksimal, bisa jadi kurang tergantung raport saudara bakhrun”- ). Padahal kami pandang putusan syuro tersebut adalah amanat yang agung, karena terlahir dari tahta yang tinggi, yaitu Syuro DPTW dan DPTD .
Kami lihat banyak fakta yang mengganggu realisasi PAW, diantaranya adalah : Lemahnya apresiasi oleh sebagian pihak terhadap terhadap amanat tersebut, Tidak proporsionalnya pemaknaan tentang amanat itu oleh pihak-pihak terkait. Beda pandangan soal letak dan sejarah amanat itu diterbitkan. Dan banyak hal lainnya.
Tulisan ini bukan bermaksud menghakimi, menggurui atau mengerasi siapapun, karena sejatinya semua itu tidak ada yang patut. Jawabannya sangat sederhana, kita semua harus hormat, patuh, tunduk dan melaksanakan amanat yang agung tersebut. Tidak boleh ada yang membangkang atau melakukan pembangkangan.
Terbitnya putusan tentang amanat PAW tersebut berawal dari adanya Laporan Simpatisan PKS pendukung Caleg Sumardi, S.PdI kepada Panwaslu tentang adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Kubu Caleg Bakhrun, SH dan ditembuskan kepada DPD PKS kabupaten Tegal pada tanggal 8 April 2009 sehari sebelum pelaksanaan Pemilu Legeslatif tanggal 9 april 2009.
Kemudian DPD bersikap dan mengajak dialog dengan sipelapor untuk menyelesaikan masalah praktek politik uang tersebut di internal partai saja. Tarik menarik yang alot antara sipelapor dengan DPD akhirnya membuahkan hasil. Yaitu laporan politik uang tersebut dicabut dari panwaslu, hanya dengan komitmen masalah tersebut untuk diselesaikan di internal partai.  Pencabutan laporan tersebut di panwaslu terjadi pada malam hari menjelang besok pagi laporan itu akan disidangkan.
Untuk memenuhi janjinya menyelesaikan praktek politik uang di internal partai. DPD membentuk tim kerja yang bertugas menyelesaikan praktik politik uang tersebut. Secara pasti kami tidak mengetahui bagaimana cara kerja dan sistem kerjanya. Tapi yang jelas tim itu bekerja diantaranya  melakukan investigasi. Dan pada tanggal 21 April 2009 terbitlah sebuah keputusan besar yang mengamanatkan PAW untuk Anggota Dewan F-PKS dari Dapil 6.
Putusan PAW tersebut mengamanatkan satu periode dewan dengan komposisi : 2 tahun untuk Bahrun SH , 2 tahun untuk Sumardi S.Pdi , dan 1 tahun untuk Toto Waryanto . Putusan itu cukup jelas dan terang . Mengutip ucapan Wahidin – Ketua MPD saat itu - saat membacakan putusan ,” karena kalian semua bersalah , maka kami hukum , Bahrun SH 2 tahun , Sumardi Spdi 2 tahun , dan Toto Waryanto 1 tahun .” kurang lebih demikian perkataan beliau. Dan putusan tersebut berhasil menawarkan suasana kisruh saat itu.
Mendekati dua tahun kemudian, simpatisan yang juga mendengar adanya putusan tentang PAW tersebut datang ke DPD menanyakan hal ihwal realisasi PAW. Tepatnya bulan Juli, 2 bulan mendekati deadline dua tahun pertama masa kerja anggota DPRD sesuai yang di komposisikan / di atur amanat partai tersebut.
Sampai 5 bulan berjalan. Juli , Agustus , September , Oktober , Nopember . Dialog antara simpatisan dan DPD ternyata nihil tidak ada kejelasan soal realisasi PAW. Sementara pada Tanggal 8 Agustus 2011 Sumardi,S.PdI telah datang di Kantor DPD memenuhi undangan untuk klarifikasi tentang Putusan PAW. Dalam pertemuan tertutup itu yang terjadi hanya perdebatan. Padahal Amar Syamsi, Lc dalam pertemuan tertutup itu sempat memberi kesaksian dan membenarkan adanya perkataan Wahidin dulu saat membacakan putusan : “ ya, Saya juga mendengar perkataan tersebut. “  kesaksiaannya. Hingga akhirnya pada 1 Desember 2011, simpatisan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPD PKS kabupaten tegal menuntut realisasi PAW yang sudah mundur 3 bulan.
Barangkali seandainya DPD punya integritas yang kuat dan kedaulatan yang jelas. Amanat PAW bisa di realisasikan tanpa harus mundur. Karena tidak perlu melayani perdebatan dari pihak manapun. Sebab tidak logis dan tidak rasional sebuah putusan atau amanat yang agung di perdebatkan. Mestinya tinggal di laksanakan saja.
Amanat PAW itu bukan putusan yang murahan dan bukan pula putusan yang rendahan. Tapi putusan itu adalah putusan yang tinggi dan matang. Sebab putusan itu bukan hasil pikiran satu orang saja. Tetapi putusan itu di ambil melibatkan banyak orang yaitu Pengurus dari DPTW Jawa Tengah maupun pengurus DPTD Kabupaten Tegal lengkap. ( yang hadir adalah Arif A.,SH,M.Hum –Ketua DSW 2004-2009-, Drs.Fikri F.MM-Ketua MPW 2004-2009-, Amar S.Lc – Anggota DSW 2004-2009-,Araf H.-Sekretaris DPD 2004-2009, Arif B. – Bendahara DPD 2004-2009-, Wahidin –Ketua MPD 2004-2009-,Musthofa,S.PdI-Ketua DSD 2004-2009, Amirudin J – Ketua Kaderisasi DPD 2004-2009, Nur’alim – pengurus DPD/Aleg PKS Dapil 6 2004-2009).
Bukan pula putusan yang tergesa – gesa. Sehari atau dua hari di putuskan. Tapi memakan waktu yang lama hampir setengah bulan. Juga ada tim khusus yang mengerjakan masalah itu. Tim itu memberi kajian, mengivestigasi dan sebagainya tentang hal – hal yang di perlukan.
Sementara hanya perdebatan yang terjadi. Amanat PAW gagal di laksanakan tepat waktu. Soal pelaporan simpatisan di PANWASLU dulu tidak luput jadi bahan perdebatan. Dianggap keliru dengan dalih harusnya praktek politik uang di selesaikan di internal partai saja jangan di PANWASLU. Benar laporan simpatisan di PANWASLU telah di cabut.
Padahal pelaporan kecurangan pemilu di PANWASLU adalah instruksi langsung dari Rakwid SE bersama Toto Waryanto yang notabene Ketua DPD sekaligus Caleg Dapil 6. Kepada Sumardi Spdi lima hari menjelang pelaksanaan pemilu. Ketika itu dengan penuh ketegasan Rakwid,SE mengatakan “ Pak, jika ada politik uang laporkan saja ke PANWASLU !, kemudian Sumardi,S,PdI bertanya : “ kalau dari caleg PKS gimana ?, Rakwid SE menjawab : “ Hatta dari PKS, laporkan saja “. dan Toto Waryanto pun mengiyakannya :
Cukup keliru pandangan Musthofa SPdi. selaku Ketua DPD sekarang yang berstatemen pada beberapa Media Massa :
Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal, Mustofa Samlan menjelaskan, Sumardi yang mendapatkan nomor urut 8 melaporkan Bahrun ke DPD dengan tuduhan politik uang (money politics).
“Mungkin,karena merasa suaranya kalah dengan Bahrun sehingga melakukan upaya itu,”terangnya ( Harian SINDO - Jum’at,  2 Desember 2011 )        
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal, Mustofa menjelaskan, persoalan itu muncul setelah turunnya keputusan mahkamah konstitusi ( MK ) terkait dengan calon jadi ditentukan oleh suara terbanyak .
Turunnya keputusan tersebut menjelang pemilihan Legeslatif. Sumardi yang mendapatkan nomor urut 8 melaporkan Bahrun ke DPD dengan tuduhan politik uang (money politics).
“Mungkin,karena merasa suaranya kalah dengan Bahrun sehingga melakukan upaya itu,”paparnya ( Harian Suara Merdeka – Jum’at, 2 Desember 2011 )
Perlu di luruskan bahwa pelaporan politik uang itu terjadi satu hari sebelum di selenggarakan pemilu . Yaitu Tanggal 8 April 2009, sementara pemilu tanggal 9 April 2009 . Jadi tidak benar Musthofa, S.Pdi mendahului hasil pemilu menang atau kalah.
Perdebatan lainnya adalah menyoal putusan PAW. Oleh sebagian pengurus partai, mereka melihat bahwa putusan itu adalah putusan sepihak. Alasannya dari 3 calon anggota PAW ada yang tidak melampirkan tanda tangan. Perlu di jelaskan di sini bahwa putusan itu di keluarkan oleh DPTW Jawa Tengah dan DPTD kabupaten Tegal berarti putusan itu milik partai dan bersifat tetap dan mengikat. Kalau Bahrun SH tidak melampirkan tanda tangan berarti itu sebuah pembangkangan. Dan kita harus bisa melihat itu pembangkangan.
Ust. Amar Syamsi pun memberikan garansi pada pertemuan 21 April 2011 saat terbitnya putusan, yaitu : “jika antum (Sumardi,S.Pdi dan Bakhrun,SH-red) tunduk dan patuh terhadap putusan ini, kami DPTW dan DPTD akan melindungi antum dari kemungkinan-kemungkinan usul dari pihak lain”
Jadi, pembangkangan itu jangan dipandang sebuah kebenaran. Apalagi pembangkangan itu bisa menggugurkan putusan partai . Sebab itu keputusan partai dan milik partai yang bersifat mengikat. Dimana semua anggota atau kader harus tunduk dan patuh . Bukan perjanjian antara Bahrun SH, Sumardi Spdi dan Toto Waryanto yang menjadi batal karena Bahrun SH tidak mau tanda tangan.
Sementara Sumardi Spdi yang hormat, patuh dan tunduk pada putusan dengan bukti melampirkan tanda tangan pada putusan itu tidak dibela. Kehadiran Sumardi,S.Pdi ketika menyerahkan Baiat Amal tersebut adalah instruksi dari DPD pada waktu itu dalam telpon Arif Hakim mengatakan : “ ahsan , antum menyerahkan lampiran Baiat amal tersebut tad !” kemudian Sumardi,S.Pdi menjawab : “ Lah Bakhrun gimana tad, sudah menyerahkan belum tad? “, dijawab oleh Araf Hakim : “ Kalau antum menyerahkan Lampiran Baiat Amal tersebut dengan ditandatangani bermaterai Rp.6.000,-, berarti antum tunduk dan patuh pada hasil syuro partai, sementara bila Bahrun tidak menyerahkan berarti itu merupakan Raport Merah Bahrun“. Jadi aneh jika sebuah ketundukan Malah di kalahkan oleh pembangkang Bahrun SH dengan persepsi pengurus bahwa putusan itu adalah putusan sepihak. berarti pengurus tidak bisa melihat bahwa perilaku Bahrun SH adalah sebuah pembangkangan yang harus di hentikan bahkan harus di beri sanksi. wajar saja Sumardi Spdi menjadi terheran-heran dan tidak habis pikir dengan pandangan beberapa ‘pengurus’ DPD.
Apalagi Bahrun SH beberapa kali melakukan tindakan pembangkangan. Diantaranya dulu, waktu proses penyusunan Daftar Calon Tetap ( DCT ). Bahrun SH melakukan pembangkangan terhadap putusan partai dengan tidak mau menandatangani DCT tersebut. Karena ingin di nomor urut 2, bukan di nomor urut 4. Bahkan DPD sampai mendatangi rumahnya untuk menasehati, meminta, dan kalo boleh di katakan di sini untuk ‘menyembah’ Bahrun SH agar bersedia menandatangi DCT. Pun gagal tidak berhasil mendapat tanda tangan. Bahkan sebelum pergi salah seorang pengurus DPD berkata pada Bahrun : “ Oke pak bahrun, jika anda tidak menandatangani DCT ini maka kami akan menghapus nama anda dari DCT ”. Baru pagi harinya Bahrun datang ke DPD dan menandatanganinya. Pembangkangan atau Kepatuhan ?
Perlu pendewasaan segera untuk DPD. Barangkali aksi unjuk rasa simpatisan di kantor DPD tanggal 1 Desember lalu di pandang sebuah pemberontakan. Sebab kalo kita sitir SMS Musthofa Spdi Ketua DPD yang di kirim kepada Sumardi Spdi mengatakan : “Bagi ana unjuk rasa itu tidak masalah “ . Unjuk rasa adalah konstitusional apalagi berjalan tertib .
Apalagi barangkali unjuk rasa di jadikan bahan perdebatan baru untuk mengerasi Sumardi Spdi. Adalah sikap tergesa – gesa DPD. Itu bisa di kutip dari ucapan Wahidin yang di tanya seputar PAW lewat HP oleh salah satu simpatisan ,” Tidak ada PAW. Bahkan Toto Waryanto mencabut lampiran tandatangannya ( Baiat Amal ) dari putusan syuro setelah ada demo,” tapi setelah dikroscek kepada yang bersangkutan (Toto Waryanto-red) belum pernah diajak bicara perihal putusan tersebut oleh DPD.
Melihat kenyataan demikian. Ternyata perongrongan dan pembangkangan terhadap partai masih terus berjalan. Harus segera di hentikan jangan di biarkan. Dan oknum perongrong dan pembangkang partai harus di pecat, di hentikan atau recall. Baik oknum yang berada di level pengurus maupun yang berada di level dewan. Itu untuk menjaga integritas dan kedaulatan partai. Tidak perlu takut.
Kita bisa mengambil contoh kecil dari PKB. Bagaimana keputusan partai di rongrong dan di bangkang lyli wahid. Dengan tegas partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu memecat Lyli Wahid. Padahal kalau kita takar, kapasitas Lyli Wahid adalah pendiri partai tersebut. Tapi demi menjaga kedaulatan partai, pembangkang harus di singkirkan.
Memang benar, pemecatan itu di mejahijaukan. Karena Lyli Wahid tidak menerima pemecatan atas dirinya. Tapi apa yang terjadi? Semua tingkat pengadilan mementahkan gugatan Lyli Wahid bahkan sampai tingkat kasasi. Mari kita klik berita di kompas.com tanggal 2 November 2011 yang merilis berita bertajuk.”MA tolak kasasi Lyli Wahid.” Alasan penolakan Majelis hakim tersebut menganggap gugatan yang diajukan dua mantan anggota DPR dari Fraksi PKB (Lyli Wahid dan Gus Choi-Red)  ini masih prematur karena masih wewenang internal PKB.
Tanpa harus ada ketakutan yang tak beralasan. Bahwa segala jenis tindakan yang merongrong dan membangkang keputusan partai harus di singkirkan. Bukan kita kejam atau brutal , tapi justru dengan di laksanakan PAW itu tidak ada pihak yang terdzolimi .
Demikian sudut pandang kami tentang putusan Syuro PKS yang sejatinya adalah benar dan tidak sepihak. Kita semua anggota dan kader harus mengawal, mengamankan, dan melaksanakan dengan baik. semoga tulisan ini bukan fitnah tapi mengandung hikmah. Amin..